PDIP Anggap Suharto Sebagai Gurunya Korupsi

PDIP Anggap Suharto Sebagai Gurunya Korupsi – PDI Perjuangan menyetempel Presiden ke-2 RI Soeharto jadi guru korupsi. Sudah pasti, banyak partisan The Smiling General tak terima dengan cap itu.

Pengakuan calon presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto, jadi awalan. Prabowo bicara masalah korupsi di Indonesia yg terlampau kritis seperti kanker fase 4. Ia ingin merubahnya apabila jadi presiden.

” Korupsi di Indonesia sudah benar-benar kritis. Ini yg menyebabkan kerusakan hari esok kita, ” kata Prabowo waktu jadi pembicara di The World in 2019 Gala Dinner di Grand Hyatt Hotel, Singapura, Selasa (27/11/2018) .
Bereaksi atas hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menyikapi pengakuan Prabowo masalah korupsi di Indonesia. Menurut dia, Soeharto, yg notabene sempat jadi mertua Prabowo, merupakan pengajar penyelewengan uang rakyat.

” Jadi, guru dari korupsi Indonesia sama dengan Tap MPR Nomer XI Tahun ’98 itu bekas presiden Soeharto serta itu merupakan bekas mertua Pak Prabowo, ” tutur Basarah terhadap wartawan di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018) .
Partai Berkarya bereaksi. Kecuali adalah partisan Prabowo Subianto, Berkarya merupakan partai yg di pimpin Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) . Sudah pasti elite Berkarya tak terima Soeharto distempel jadi guru korupsi oleh PDIP.

” Jangan sampai menzalimi serta mencicipi Pak Harto semacam itu. Kami anak ideologis beliau di Partai Berkarya tak terima, ” kata Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang waktu dihubungi, Rabu (28/11/2018) .
Sekjen Berkarya itu beranggapan tidak sempat ada bukti yg mengatakan Soeharto mengerjakan korupsi. Tidak hanya itu, Tap MPR 11/1998 terkait Penegakan Hukum Pidana Korupsi tak mengacu ke Soeharto dengan pribadi.

” Lihatlah dengan verbal, tak menunjuk ke pribadi Pak Harto. Beliau peletak basic pembangunan serta kita nikmati saat ini. Bangsa yg besar merupakan bangsa yg menghormati banyak pahlawan serta pendahulunya, ” tambah Andi.

Tap MPR Nomer XI Tahun 1998 terkait Penyelenggara Negara yg Bersih serta Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme dimanfaatkan untuk menegakkan hukum pada tersangka pidana korupsi. Mengambil buku ‘Hari-hari Paling akhir Jejak Soeharto Sesudah Lengser, 1998-2008’ karya detikcom Files, Tap MPR itu mengontrol terkait penyelenggaraan negara yg bersih serta bebas KKN yg mengharuskan pengusutan bekas presiden Soeharto serta kroninya. Ada beberapa kata Soeharto dalam Tap MPR itu merupakan hasil kompromi PPP serta Golkar disaat MPR di pimpin Harmoko.

” Usaha pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme mesti dijalankan dengan tegas pada siapa juga, baik petinggi negara, bekas petinggi negara, keluarga, serta kroninya ataupun pihak swasta/konglomerat, termasuk juga bekas presiden Soeharto, dengan masih memerhatikan prinsip praduga tidak bersalah serta hak-hak asasi manusia, ” demikian bunyi Masalah 4 Tap MPR Nomer XI Tahun 1998. Melalui Tap MPR itu, seakan Soeharto jadi nama pokok yg butuh disorot dalam pemberantasan korupsi.
Ada juga partai penggabungan Prabowo, yaitu PKS, yg mempersilakan publik menilainya partai manakah yg kepala daerahnya sangat banyak terjebak korupsi. PKS sama pendapat dengan Prabowo kalau korupsi di Indonesia kritis serta tidaklah ada perubahan dalam pemberantasannya.

” Soal ini membuktikan kalau program Revolusi Mental yg diusung dalam kampanye Pak Jokowi tidak berhasil memajukan tingkah laku antikorupsi di warga, ” katanya.

Basarah dari PDIP bicara kembali. Menurut dia, Jokowi telah membuktikan kekuatan kepemimpinan menguasai negara. Dengan kepemimpinan Jokowi, penyelenggara negara tak sekorup sama dengan jaman Soeharto.

” Kalaupun semangat penyelenggara negaranya, dalam soal ini merupakan presiden, ada profil yg korup, profil yg ingin memperkaya diri pribadi, profil yg ingin memperkaya, menguntungkan golongannya sendiri, saya meyakini prinsipil ekonomi yg demikian itu akan hancur, ” kata Basarah.

Partai Gerindra memperingatkan PDIP supaya introspeksi diri saja dibandingkan dengan mengungkit korupsi periode saat kemarin. Soalnya, korupsi telah ada mulai sejak era dahulu, bahkan juga mulai sejak awal kemerdekaan. Tapi sekarang malah banyak kader PDIP yg dicokok KPK.

” Semestinya PDIP introspeksi. Renungkan, berapakah banyak kader PDIP diamankan KPK. Hampir tiap-tiap bulan kita dengar kader PDIP diamankan KPK, ” tutur anggota Tubuh Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade.