Caleg Demokrat Ditegur Hakim MK, Tak Lengkapi Tanda Tangan Kuasa Hukum

Caleg Demokrat Ditegur Hakim MK, Tak Lengkapi Tanda Tangan Kuasa Hukum – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyapa pemohonan calon legislatif Partai Demokrat Maluku Utara nomer urut 2 Djafar Alba dalam sidang perselisihan Pileg 2019. Majelis minta pemohon lengkapi permintaannya dengan tanda-tangan kuasa hukum.

Awalannya, kuasa hukum Djafar Alba, Muhadjir membacakan permintaan berkaitan sangkaan penggelembungan suara yang bikin rugi client-nya yang dikerjakan oleh KPU. Penggelembungan suara itu disebutkan memberikan keuntungan rekanan satu partai Djafar Alba.

“Di dapil Maluku Utara (Halmahera Utara) pemohon mempersoal berlangsungnya penggelembungan suara yang dikerjakan termohon (KPU) hingga bikin rugi calon legislatif nomer urut 2, Djafar Alba,” kata Muhadjir membacakan permintaan di persidangan perselisihan Pileg 2019 di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (9/7/2019).

Tersebut perbandingan pencapaian suara di antara pemohon serta faksi berkaitan yaitu calon legislatif Demokrat nomer urut 1 Djasmin Rainu:

Djasmin Rainu

Galela Barat: 348 jadi 361
Galela Selatan: 801 jadi 838

Djafar Alba

Galela Barat: 96 jadi 84
Galela Selatan: 243 jadi 223

Muhadjir menjelaskan pencapaian suara Djafar Alba di dua kecamatan itu berlainan dari form C1. Hingga Muhadjir memandang itu bikin rugi Djafar Alba.

“Jika termohon sudah mengakibatkan meruginya calon legislatif nomer urut 2 atas pengurangan itu semasing di Galela Barat serta Galela Selatan,” ucapnya.

Selesai pemohon membacakan permintaan, majelis hakim bertanya masalah kolom tanda-tangan kuasa hukum yang belum terisi. Majelis hakim juga menyapa pemohon.

“Jika selanjutnya di permintaan ini mereka tidak tanda-tangan tetapi kelak dalam persidangan mendatang duduk disana kelak kami tidak dapat mempersilakan, sebab jembatan anda berada di permintaan ini. Anda bisa dapet 10 kali surat kuasa tetapi jika tidak d-ifollow up dengan permintaan serta tidak di tandatangani itu tidak hubungan hukum dalam mahkamah,” kata hakim konstitusi Suharto.

Menurut Suharto, kuasa hukum yang tanda-tangan baru satu yaitu atas nama Panghutan Haloho. Bahkan juga Muhadjir sendiri belum tanda-tangan.

“Perkenankan kami ingin tanda-tangan saat ini Yang Mulia, minta izin,” sebut Muhadjir.

Selanjutnya majelis hakim minta pemohon melakukan perbaikan permintaan di panitera MK.

“Saudara selekasnya di tandatangani permintaan itu jika kelak ada faksi yang disebut di kuasa tetapi tidak tercantum dalam perbaikan itu pemohon karena itu sidang selanjutnya tidak diperbolehkan ada di sidang,” kata hakim I Dewa Gede Palguna memberikan tambahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *